PENGERAHAN
MODAL UNTUK PEMBANGUNAN
MAKALAH
UNTUK
MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH
Ekonomi
Pembangunan
Yang
dibina oleh Dra. Irfah Rasyida. MM
Oleh kelompok 7
Wahyu
Zidni
Maghfiroh
(13187203054)
Putriarta
Ika Septiani (13187203079)
M.Khosim Rafiqin
(13187203031)
STKIP PGRI PASURUAN
Jl Ki Hajar Dewantara 27-29 Pasuruan
Telp.(0343)
421948 Fax. (0343) 41108
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada
Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan
tugas Ekonomi Pembangunan.Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas
dari Ekonomi Pembangunan.Selain itu juga penulis ingin memberikan pengetahuan
kepada pembaca mengenai Pengerahan Modal Untuk Pembangunan.
Dalam kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi
Pembangunan yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis dalam
menyusun tugas ini serta kepada semua pihak yang telah membantu .
Penulis menyadari
bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu,
penulis mengaharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca,
khususnya dari teman-teman mahasiswa dan dosen pembimbing.
Pasuruan,
17 September 2014
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................i
DAFTAR
ISI......................................................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang................................................................................................................1
1.2 Rumusan
Masalah...........................................................................................................1
BAB
II
RESUM
2.1 Sumber
Dana Untuk Pembangunan …..……...................……………………………2
2.2 Tabungan Sukarela Masyarakat..…....................………........…………....…………..2
2.3 Menaikkan
Tabungan Pemerintah ……………….…............………………………...4
2.4 Anggaran Belanja
Defisit Sebagai Cara Pengerahan Modal ……............……………5
2.5 Inflasi Dan
Pembangunan Ekonomi
.............................................................................7
2.6 Dana Yang
Berasal Dari Luar Negeri
...........................................................................8
2.7
Pertumbuhan
Ekonomi
..................................................................................................9
BAB III
STUDY KASUS ..............................................................................................................10
BAB IV
ANALISIS RESOLUSINYA
.........................................................................................16
DAFTAR PUSTAKA………………………...…………………...................................17
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang
Dalam pembangunan ekonomi Negara – Negara sedang berkembang
termasuk Indonesia, pengangguran semakin bertambah jumlahnya lapangan kerja
semakin sempit SDM tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan untuk
masuk dalam lapangan kerja. Tinggakt pengangguran suatu Negara sangat berdampak
pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Semakin tinggi
tinggakat pengannguran maka akan berdampak pada pendapatan perkapita.
Selain pemerintah, swasta juga punya andil dalam pembangunan
dan pertumbuhan perekonomian suatu Negara terutapa peran swasta yaitu dengan
investasi dan membuka lapangan kerja. Anggaran pemerintah sangat berpengaruh
pada kondisi perekonomian. Anggaran pemerintah dapat berpengaruh pada tingkat
output. Pengaruhnya tergantung pada pengaruh anggaran terhadap sector
swasta. Pengaruh anggaran pemerintah terhadap sektor swasta dapat
bersifat substitusi atau komplemnenter. Anggaran pemerintah yang bersifat
substitusi dengan swasta jika in vestasi poemerintah bersaing dengan investasi
swata. Anggaran pemerintah dapat bersifat komplementer denagn sektor
swata apabila investasi pemerintah digunakan dalam pembangunan
infrastruktur fisik maupun nonfisik. Hal ini akan meninggkatkan
Ekonomies Of Scale melaului perluasan pasar yang selanj utnya akan meningkatkan
keuntungan sektor swasta.
Investasi pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan
secara langsung maupun tidak langsung melalui multiplier effect, sehingga
sektor swasta akan terdorong untuk melakukan investasi karena keuntungan
diperoleh akan meninggkat sejalan dengan peningkatan pada pemerintah pada
permintaan terhadap barang akhir.
Maka
dengan investasi dan perluasan pasar akan meningkatkan pembangunan dan
pertumbuhan perekonoian yang lebih baik.
1.2
Rumusan Masalah
1) Bagaimana
cara pengerahan modal untuk pembangunan?
BAB II
RESUM
2.1 Sumber
Dana Untuk Pembangunan
Tingkat
kemakmuran yang relative rendah di negara berkembang menimbulkan implikasi
penting terhadap kemampuan negara melakukan penanaman modal. Kemakmuran
masyarakat yang rendah tersebut menyebabkan
- Tingkat
tabungan yang dapat di wujudkan masyarakat relative terbatas
- Kemampuan
warga untuk membayar pajak juga terbatas.
Semakain
lama negara berkembang semakin menyadari bahwa tersedianya modal belumlah
syarat yang cukup untuk menciptakan pembangunan. Pada mulanya banyak kalangan
menilai bahwa modal memegang peranan yang sangat penting dan paling menentukan
dalam menciptakan pembangunan ekonomi.
Namun
demikian, walau diakui modal dalam pembangunan tidaklah sepenting seperti
anggapan semula, ahli-ahli ekonomi tetap yakin dana mempunyai kedudukan
istimewa dalam pembangunan.
Usaha
pengerahan modal untuk pembangunan dapat dibedakan kepada pengarahan modal
dalam negeri dan pengarahan modal luar negeri. Modal yang berasal dari dalam
negeri berasal dari tiga sumber : tabungan sukarela masyarakat,
tabungan pemerintah dan tabungan paksa.
Modal
yang berasal dari luar negeri dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu bantuan
luar negeri, pinjaman luar negeri dan penanaman modal asing.
(Sadono
Sukirno,2006,303)
2.2 Tabungan
Sukarela Masyarakat
Yang
dimaksud tabungan sukarela masyarakat adalah bagian pendapatan yang diterima
masyarakat yang secara sukarela tidak digunakan untuk konsumsi.
Tabungan
masyarakat baru akan memberikan sumbangan kepada usaha pembangunan apabila
- Para
peminjam menggunakan tabungan secara produktif, yaitu modal yang mereka pinjam
akan digunakan untuk menaikan produksi barang dan jasa dalam masyarakat.
- Tabungan
di alirkan ke badan- badan keuangan dan selanjutnya badan-badan keuangan
meminjamkanya kepada para pengusaha yang ingin melakukan penanaman modal yang
produktif
- Salah
satu Fakator yang menentukan tingkat tabungan sukarela adalah tingkat
pendapatan per kapita tersebut (Chenery dan Sirquin Bab 7)
a. Langkah
– langkah untuk Meningkatkan Tabungan Sukarela
Dalam
membahas masalah tabungan sukarela, perlulah dibedakan dua pengertian berikut
: kesanggupan menabung (ability to save) dan keamanan
untuk menabung (willingness to save)
b. Peranan
Pasar Modal dan Pengumpul Dana Lain
Salah
satu faktor yang membedakan kesanggupan menabung dan kemauan untuk menabung
adalah ketidaksempurnaan badan – badan keuangan. Badan – badan keuangan di
negara berkembang masih belum mampu secara maksimal mengerahkan potensi
tabungan yang ada dalam masyarakat dan mengalirkannya ke kegiatan – kegiatan
ekonomi yang produktif.
c. Peranan
Bank Komersial
Di
negara – negara di mana pasar modal dan pasar uang belum cukup berkembang,
pengerahan tabungan sukarela terutama dilakukan oleh bank-bank komersial. Bank
ini bukan saja menampung tabungan masyarakat tetapi menampung pula dana
masyarakat dan dana perusahaan yang belum digunakan.
d. Peranan
kestabilan perekonomian
Di
samping menggiatkan usaha – usaha untuk menyempurnakan keadaan lembaga
keuangan, dan mempertinggi kemauan menabung, pemerintah haruslah berusaha untuk
mestabilkan keadaan perekonomian.
(Sadoro Sukirno, 2006.hal 305)
2.3 Menaikkan
Tabungan Pemerintah
Tabungan
pemerintah merupakan kelebihan pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber –
sumber lainnya, setelah pendapatan itu digunakan untuk pengeluaran rutin.
Pendapatan pemerintah terutama diperoleh dari pemungutan berbagai pajak.
a. Pajak
Sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah
Berbagai
jenis pajak yang dipungut perintah biasanya dibedakan dalam dua golongan,
yaitu pajak langsung (derect taxes) dan pajak tidak langsung (indirect
taxes)
b. Beberapa
Kebijakan Untuk Menaikan Pendapatan dari Pajak
Sebagai salah satu kebijakan
untuk mempercepat proses pembangunan perlulah dilakukan usaha untuk
meningkatkan tabungan pemerintah. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila
tingkat pertambahan pendapatan pemerintah berkembang lebih cepat dari tingkat
pengeluaran rutin pemerintah. Kebijakan meningkatkan pendapatan pemerintah
dapat dilaksanakan dengan menjalankan dua langkah, yaitu mencari sumber
penerimaan pajak yang baru dan memperbaiki administrasi pemungutan pajak.
c. Syarat
untuk Menaikan Pendapatan Pajak Langsung
Di
negara berkembang masih terdapat kemungkinan untuk menaikan penerimaan
pemerintah dari pajak langsung, terutama dari pajak pendapatan dan pajak
kekayaan.
Harus
di akui bahwa meningkatkan penerimaan pemerintah dari sumber tersebut akan
menghadapi kesulitan.
d. Meningkatkan
Penerimaan Pajak dari Sektor Pertanian
Salah satu
langkah untuk mengatasinya adalah menciptakan suatu sistem perpajakan yang
sesuai agar perpajakan dari sektor pertanian, yang merupakan sektor terbesar di
negara berkembang dapat ditingkatkan. Pilihan ysng dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini ialah
dengan mengenakan pajak tanah yang dimiliki. Tanah-tanah pertanian dapat
dipajak tanpa memandang apakah tanah tersebut ditanami atau tidak. Pemajakan
seperti ini dapat menjadi pendorong untuk menggunakan tanah-tanah yang ada pada
mulanya tidak digunakan. Maka pajak seperti itu bukan saja akan menambah
pendapatan pemerintah, tetapi juga akan menaikkan produksi dan menciptakan
kesempatan kerja.
e. Meningkatkan
Penerimaan dari Pajak Kekayaan
Satu jenis pajak langsung
lain yang masih diharapkan untuk menaikkan pendapatan pemerintah dari pajak
adalah pajak kekayaan. Pajak seperti ini dapat dikenakan kepada kekayaan
seseorang yang berupa tanah, rumah dan bangunan. Memungut pajak kekayaan dari
masyarakat dapat memberi beberapa sumbangan penting untuk pembangunan, dan
potensi untuk mengumpulkan pendapatan pemerintah dari pajak jenis ini cukup
besar, akan tetapi di negara berkembang belum diperkenalkan secara meluas.
f. Meningkatkan
Penerimaan dari Pajak Perusahaan
Satu sumber penting lain
pendapatan pemerintah dari pajak langsung adalah pajak pendapatan perusahaan.
Di negara berkembang sedikitnya sektor modern menyebabkan pajak ini relatif
kurang penting peranannya di negara maju. Dalam jangka pendek usaha untuk
menambah pendapatan pemerintah tidak boleh terlalu banyak diarahkan kepada
menaikkan pajak perusahaan karena kebijakan seperti itu dapat mempengaruhi
keinginan perusahaan untuk melakukan perluasan usahanya dan penanaman modal
baru. Salah satu kebijakan penting dalam pembanguan ekonomi adalah
mengembangkan sektor modern, terutama sekor industri
(M.l jhingan, 2008. Hal 210)
2.4 Anggaran
Belanja Defisit Sebagai Cara Pengerahan Modal
Walaupun sejumlah usaha
telah dirancang dan dilaksanakan untuk menaikkan pendapatan pemerintah, kebanyakkan
negara berkembang acapkali masih menghadapi malah ketidakcukupan tabungan
dibandingkan dengan keperluan dana untuk membiayai proyek. Maka sebagai
tambahan, pemerintah harus menempuh kebijakan lain untuk menutupi kekurangan
tersebut.
a. Menaikkan
Tabungan Pemerintah Melalui Penghematan
Kekurangan tabungan
pemerintah dapat diatasi dengan mengadakan penghematan dalam berbagai jenis
pengeluaran rutin. Salah satu langkah umum yang dilakukan adalah mengurangi
subsidi kepada perusahaan pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan vital
seperti perusahaan air minum, listrik, dan angkutan kereta api. Kebijakan yang
dapat bisa ditempuh adalah mengharuskan perusahaan-perusahaan tersebut berdiri
sendiri tanpa bantuan pemerintah. Perusahaan haruslah dapat menjalankan dan
mengembangkan usahanya dari pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang
diberikan.
b. Sumber
Pembiyaaan Anggaran Belanja Defisit
Apabila
suatu negara mengambil langkah kebijakan anggaran belanja defisit, maka defisit
tersebut dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan berikut : (i) meminjam
dari masyarakat, lembaga-lembaga keungan di luar bank komersial (bank tabungan,
perusahaan asuransi, pasar modal dan sebagainya), bank-bank komersial sentral;
dan (ii) mencetak uang.
Kekurangan biaya program
pembangunan terutama hanya dapat dipenuhi dengan meminta bantuan luar negeri
atau melakukan anggaran defisit. Dalam bagian ini akan ditelaah secara lebih mendalam mengenai anggaran belanja defisit sebagai kebijakan untuk menutupi kekurangan biaya
pembangunan. Memperbesar dana untuk pembangunan dengan meminjam dari bank
komersial dan Bank Sentral atau mencetak uang dapat menimbulkan inflasi. Oleh
sebab itu, pengarahan dana pembangunan yang demikian dinamakan sebagai tabungan
paksa. Badan-badan keuangan di luar bank komersial tidak akan menimbulkan
inflasi karena pinjaman tersebut diperoleh dari masyarakat
Cara paling mudah yang dapat dilaksanakan pemerintah untuk
mengatasi defisit anggaran belanjanya adalah dengan mencetak uang. Pemerintah
dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan cepat dan dalam jumlah yang
diingini. Tetapi, di negara berkembang mengatasi masalah kekurangan dana dengan
cara ini adalah cara yang paling mudah menimbulkan inflasi.
c. Kelemahan
Anggaran Belanja Defisit
Dalam analisis makro
ekonomi, anggaran belanja
defisit merupakan kebijakan yang perlu dijalankan apabila
perekonomian menghadapi masalah pengangguran serius. Faktor-faktor produksi ini
menganggur karena ketiadaan pembelian barang-barang yang dapat mereka
produksikan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menciptakan pertambahan masyarakat dengan membuat pengeluaran yang lebih
besar dari penerimaan.
Masalah pengangguran tenaga kerja di negara berkembang jauh
lebih serius, Karena penganggur tersebut terutama terdiri
dari tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian. Di kebanyakkan negara
berkembang tingkat kegiatan ekonomi tidak dapat dirangsang
hanya dengan menggunakan
kebijakan memperbesar permintaan masyarakat melaui pengeluaran pemerintah yang
lebih besar dari penerimaan.
Umumnya negara berkembang menghadapi masalah neraca pembayaran, karena terdapat kecenderungan
pengeluaran untuk mengimpor dan aliran modal ke luar negeri yang lebih besar dari pendapatan ekspor dan aliran masuk modal.
d. Melaksanakan
Anggaran Belanja Defisit Tanpa Inflasi
Di
negara berkembang masih terdapat kemungkinan menerapkan anggaran belanja
pemerintah secara defisit tanpa menimbulkan inflasi, yaitu apabila salah satu
gabungan dari beberapa syarat yang diuraikan di bawah ini di penuhi.
Pertama, defisit yang terjadi terutama dibiayai oleh penjaman
masyarakat dan lembaga-lembaga keungan di luar bank komersial dan bank sntral.
Kedua, secara umum dapat dikatakan bahwa di negara berkembang
kegiatan pembangunan dalam setengah abad belakangan ini telah menyebabkan
mereka sanggup menyediakan tenaga ahli, tenaga pendidikan, tenaga usahawan atau
entrepreneur dan barang-barang modal yang cukup besar
Ketiga, anggaran belanja pemerintah secara defisit dapat juga
dijalankan apabila cadangan valuta asing cukup besar atau pendapatan ekspornya
jauh melebihi pengeluaran impor.
(M.L
Jhingan,2008. Hal 215)
2.5 Inflasi
Dan Pembangunan Ekonomi
Walau pembangunan dibiayai
dengan cara pembiayaan defisit merupakan salah satu ke luar yang paling mudah
untuk menutupi kekurangan dana pembangunan, namun negara berkembang pada
umumnya enggan menjalankan kebijakan seperti itu. Mereka mempunyai tekad untuk
menciptakan pembangunan ekonomi yang cepat tanpa masalah inflasi.
a. Pandangan Golongan Monetaris
Golongan
Monetaris menganggap bahwa disebabkan oleh kelebihan dalam penawaran uang dan
permintaan agregat masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pandangan teori
konvensional, yaitu apabila permintaan terus bertambah, sedangkan kapasitas
untuk memproduksikan barang-barang telah mencapai tingkat maksimal berarti
penawaran tidak dapat ditambah lagi maka inflasi akan terjadi.
b. Pandangan
Golongan Strukturalis
Golongan
Strukturalis pada hakikatnya berpendapat bahwa inflasi di negara berkembang
disebabkan oleh kelemahan dalam struktur ekonomi. Menurut golongan
strukturalis, walaupun dalam masyarakat tidak terdapat ekspansi moneter,
inflasi dapat juga terjadi.
c. Pandangan
Umum Ahli-ahli Ekonomi
Banyak
ahli-ahli ekonomi yang tidak menyetujui pelaksanaan kebijakan mempercepat pembangunan
dengan menggunakan ekspansi moneter yang berlebih-lebihan sehingga menimbulkan
masalah inflasi.
(P.Michael Todaro dan Smith C. Stephen, 2006. Hal 167)
2.6 Dana
Yang Berasal Dari Luar Negeri
Seperti
telah dinyatakan, sumber lain dari dana untuk pembangunan diperoleh dari luar
negeri. Bentuknya dapat dibedakan kepada tiga golongan : bantuan luar negeri,
pinjaman, dan penanaman modal asing. Dana luar negeri memberikan dua sumbangan
penting kepada usaha pembangunan : (i) sebagai suplemen kepada dana pembangunan
yang tersedia di dalam negeri; dan (ii) menambah aliran devisa kedalam negeri.
a. Bantuan
Luar Negeri
Aliran
modal dari luar negeri dinamakan bantuan luar negeri apabila ia mempunyai dua
ciri-ciri berikut: (i) aliran modal yang berlaku bukan didorong oleh tujuan
untuk mencari keuntungan dan (ii) dana tersebut diberikan kepada negara
penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku
dalam pasar internasional.
b. Ciri
pinjaman Bersyarat Ringan
Besarnya
unsur\ bantuan yang terkandung dalam pinjaman luar negeri tergantung pada
syarat – syarat pembayaran kembali, yaitu :
1. Kepada
tenggang waktu (grace period) atau jangka waktu dalam cicilan pembayaran
kembali pinjaman tidak perlu dilakukan.
2. Kepada
jangka waktu pembayaran kembali ( maturity atau amortazion period)
3. Kepada
tingkat bungan atas bantuan yang diberikan.
(P.Michael Todaro dan Smith C. Stephen, 2006. Hal 170)
2.7
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan
produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian
dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan out put riil.
Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi
bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan
taraf hidup diukur dengan output riil per orang.
Pertumbuhan
Ekonomi Dan Kenaikan Produktivitas
Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak
hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikkannya, beberapa
negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, negara-negara Eropa Barat,
Australia, Selandia Baru, dan Jepang menikmati taraf hidup tinggi dan terus
bertambah. Pertambahan penduduk berarti pertambahan tenaga kerja serta
berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang mengakibatkan kenaikan output
semakin kecil, penurunan produk rata-rata serta penurunan taraf hidup.
Sebaliknya kenaikan jumlah barang-barang kapital, kemajuan teknologi, serta
kenaikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja cenderung mengimbangi
berlakunya hukum Pertambahan Hasil yang Berkurang. Penyebab rendahnya
pendapatan di negara-negara sedang berkembang adalah berlakunya hukum
penambahan hasil yang semakin berkurang akibat pertambahan penduduk sangat
cepat, sementara tak ada kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berupa
pertambahan kuantitas dan kualitas sumber alam, kapital, dan kemajuan
teknologi.
(P.Michael Todaro dan Smith C. Stephen, 2006. Hal 175)
BAB III
STUDY KASUS
Perbandingan Pengarahan Modal Indonesia & China
Hubungan
Indonesia-China sudah dimulai berabad-abad. Hubungan di antara kedua negara
mengalami pasang surut akibat perbedaan sosial dan politik kedua negara. Khusus
mengenai hubungan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan China, sebelumnya
dijalankan melalui beberapa saluran/negara perantara seperti Singapura dan
Hongkong. Setelah China membuka diri dalam perdagangan internasional kemudian berubah dan berangsur-angsur terjadi
perdagangan terbuka dan langsung. Kedudukan China sekarang berubah menjadi
negara industri, yang mendekati kemajuan seperti halnya Jepang dan Korea
Selatan. Indonesia harus dapat memanfaatkan kemajuan ekonomi dan
industrialisasi China, yang membutuhkan banyak bahan industri, seperti minyak
sawit (CPO) , karet, kayu, dan bahan mentah lainnya. Sektor-sektor lain yang banyak dibutuhkan
negara ini antara lain adalah sektor energi, pangan, tambang dan
produk-produk pertanian lainnya.
Pertumbuhan ekonomi negara China dekade terakhir yang sangat cepat, memberikan
peluang sekaligus menjadi tantangan bagi negara kita. Demikian pula jumlah
penduduk yang sangat besar mengakibatkan konsumsi dalam negeri cukup tinggi.
Hal inilah yang merupakan peluang dan tantangan serta strategi ekonomi
Indonesia ke depan. Negara China banyak mengimpor dan membutuhkan bahan baku
(raw material) serta bahan penolong untuk menopang pembangunannya yang sangat
pesat. Pertumbuhan ekonomi China rata-rata diatas 8%. Walaupun dengan
terjadinya krisis global belakangan ini turun menjadi sekitar 6%. Hal ini
memberikan peluang besar kepada Indonesia memasarkan berbagai sumber dayanya
untuk memenuhi kebutuhan China. Oleh
karenanya Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan peluang tingginya pertumbuhan
ekonomi China. Namun, sampai saat ini Indonesia masih belum mengoptimalisasikan
serta memanfaatkan peluang dari negara
ini. Apalagi dengan ditandatanganinya perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas
antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan China (ACFTA) yang
berlaku efektif 1 Juli 2004 secara signifikan tentu akan menguntungkan ekonomi,
perdagangan dan investasi intra-regional serta akan menjadi tonggak bagi
hubungan ekonomi ASEAN-China di masa datang tidak terkecuali bagi Indonesia.
Peranan Investasi dalam Pembangunan
Perekonomian
antar negara semakin berkaitan erat, keadaan ekonomi di sebuah negara dengan
cepat dan mudah merambah ke negara-negara lain. Dalam situasi seperti sekarang,
keunggulan bisnis dan perekonomian bukan lagi berdasarkan pada strategi
keunggulan komparatif melainkan strategi keunggulan kompetitif. Globalisasi
mengubah struktur perekonomian dunia secara fundamental. Interdependensi
(saling ketergantungan) perekonomian
negara semakin erat, keeratan interdependensi ini bukan saja berlangsung antara negara maju, tapi juga
antara negara berkembang dan negara maju. Ekspor merupakan salah satu sumber
devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara atau daerah yang perekonomiannya
bersifat terbuka seperti di Indonesia, karena ekspor secara luas ke berbagai
negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan
ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan andil yang besar terhadap
pertumbuhan dan stabilitas perekonomiannya. Apalagi Indonesia yang baru saja
bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi dan krisis multidimensional
senantiasa berupaya untuk mengembangkan ekspornya untuk menopang pemulihan
ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui masuknya investasi yang
didukung pula dengan jaminan pemerataan, stabilitas serta kepastian hukum.
Pembangunan memerlukan modal yang relatif besar. Akan tetapi di sisi lain,
kemampuan negara untuk menyediakan dana modal guna mempercepat pembangunan
sangatlah terbatas. Oleh sebab itu, salah satu aspek dalam kebijakan
pembangunan negara berkembang perlu
melakukan usaha-usaha untuk memperoleh lebih banyak dana. Salah satu
diantaranya adalah meningkatkan investasi baik dari dalam atau luar negeri.
Berdasarkan sumber modal yang akan digunakan untuk pembangunan, usaha
pengerahan modal ( investasi ) untuk pembangunan dapat di bedakan kepada
pengerahan modal dalam negeri dan pengerahan modal luar negeri. Modal yang
berasal dalam negeri biasanya berasal dari tiga sumber yakni tabungan sukarela
masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa. Hampir semua negara
berkembang merasakan bahwa tabungan sukarela dan tabungan pemerintah adalah
tidak cukup untuk membiayai program-program yang direncanakan dan untuk
mencapai tingkat pertumbuhan tertentu. Kekurangan ini dapat dipenuhi dari modal
luar negeri Investasi dari luar negeri dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu
bantuan luar negeri dan penanaman modal asing. Bantuan dari luar negeri dapat
bersumber dari pemerintah, badan-badan internasional atau pihak swasta. Manfaat
dari adanya investasi asing / luar negeri ini memungkinkan suatu negara
mencapai target-target pembangunan. Maka apabila modal yang diperlukan untuk
melaksanakan pembangunan yang direncanakan adalah lebih besar dari pada modal
yang dapat dikerahkan di dalam negeri, usaha pengerahan modal ( investasi )
dari luar negeri perlu dilakukan.
Manfaat lain investasi dari luar negeri adalah diikuti oleh pemasukan
tehnologi modern dan pengaliran tenaga-tenaga
ahli. Faktor ini dapat
mempercepat proses modernisasi di sektor-sektor yang menerima modal asing
tersebut dan mengisi tenaga-tenaga ahli yang
diperlukan. Dengan demikian modal luar negeri bukan hanya akan mengatasi
masalah kekurangan modal untuk membiayai pembangunan, tetapi juga dapat
mempertinggi efisiensi pelaksanaan pembangunan.
Kekuatan
Kelemahan Peluang dan Ancaman Investasi China ke Indonesia China
ü
Kekuatan
Peningkatan investasi China ke Indonesia
akan dapat dicapai karena Indonesia mempunyai berbagai keunggulan, antara lain
stabilitas ekonomi relatif baik. Demikian Pemerintahan yang relatif
stabil,Kekuatan utama lainnya adalah bahwa Indonesia mempunyai
sumber-sumber daya alam termasuk sumber
energi yang melimpah seperti batubara, minyak dan dan gas bumi. Demikian juga
sumber dayamanusia yang banyak dan relatif murah. Dengan berbagai peluang ini
tentu investor China akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
ü
Kelemahan
Infrastruktur
untuk mendukung dan mendorong peningkatan investasi di Indonesia masih belum memadai. Infrastruktur ini terkait dengan
infrastruktur lunak (soft infrastucture) seperti pelayanan, iklim usaha,
komunikasi, kepastian hukum, undang-undang dan lain-lain. Demikian juga
infrastruktur keras (hard infrastructure) seperti sarana transportasi, sarana
komunikasi, pelabuhan, jalan dan lain-lain. Pelayanan dan birokrasi serta iklim
usaha di Indonesia masih belum optimal. Beberapa Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah masih belum sinkron dalam mengambil kebijakan mengenai
investasi, termasuk banyaknya pungutan yang akan menimbulkan biaya tinggi(high
cost). Isu tingginya tingkat korupsi di Indonesia juga merupakan hal yang
menjadi pertimbangan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
ü
Peluang
Indonesia
mempunyai peluang cukup besar untuk meningkatkan investasi dari China. Hal ini
didukung peningkatan volume maupun komoditas yang dapat di ekspor ke negara China sebagai kekuatan ekonomi
baru. Selama ini tercatat sebesar 7,2%
ekspor non migas Indonesia adalah ke China. Memasok kebutuhan (raw material,
barang industri, tenaga kerja) untuk negara China adalah peluang paling utama. 22 Demikian juga jumlah penduduk China yang lebih dari 1,3 miliar jiwa sangat
mempengaruhi permintaan komoditi ekspor unggulan Indonesia. Dampaknya harga
komoditi seperti bahan pangan akan cenderung tinggi karena permintaan juga tinggi, dan bagi Indonesia dapat
menyediakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka karena
Indonesia memiliki keunggulan sumber
daya alam yang melimpah.
ü
Ancaman
Saat
ini dengan membanjirnya barang-barang produk China akan membuat persaingan
beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sebagai negara industri baru, sehingga
mendorong memproduksi dan menonjolkan produk-produk yang mempunyai keunggulan komparasi. Antisipasi
dalam jangka panjang untuk menghadapi dampak pertumbuhan ekonomi China adalah
Indonesia bersama negara Asean
lainnya membentuk kekuatan ekonomi regional.
Ini dapat dilakukan dengan terus melanjutkan kesepakatan-kesepakatan
bersama dalam dunia perdagangan untuk menstabilkan kawasan ini. Disamping itu,
terus dijajagi kemungkinan penggunaan mata uang tunggal (singlecurrency) di
kawasan Asean. Investasi yang masuk Peningkatan daya saing Indonesia dapat
terlihat dari banyaknya. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi sistem
pemerintahan. Lima hal yang merupakan hambatan peningkatan investasi China ke Indonesia
antara lain, diperlukan tenaga kerja yang 24 murah, peningkatan layanan pabean
yang cepat, peningkatan efisiensi jasa pendukung yang tinggi terutama terkait
masalah telekomunikasi dan transportasi, serta kepastian hukum, demikian juga
layanan pemerintah. Faktor-faktor penghambat bisnis lainnya adalah inflasi,
etika kerja dari tenaga kerja buruk, pemerintahan yang tidak stabil, tingginya kriminalitas,
regulasi valas, akses ke keuangan, tarif
pajak, regulasi tenaga kerja restriktif, kebijakan yang tidak stabil, kualitas
SDM buruk, korupsi, regulasi perpajakan, infrastruktur buruk dan birokrasi
tidak efisien. (WEF, 2005)
Strategi Pengembangan
Investasi China ke Indonesia
Munculnya
pesaing baru dalam investasi dan perdagangan internasional seperti China,
Vietnam maupun India memberikan pelajaran serta strategi guna menarik investor
ke Indonesia. Ada beberapa sarana dan prasarana yang sangat diperlukan guna
menarik investor menanamkan investasinya di Indonesia.Revitalisasi sarana dan
prasarana tersebut antara lain :
Infrastruktur
Pembangunan
infrastruktur merupakan kunci utama dalam keberhasilan pembangunan ekonomi dan
perdagangan nasional, sekaligus mampu menciptakan dan mendorong tersedianya
lapangan kerja yang luas bagi masyarakat serta menciptakan multiplier effect. Dampaknya pada ekonomi pun
sangat luas. Indonesia perlu
meningkatkan alokasi dana guna pembangunan infrastrukturnya. Sebagai
perbandingan saja, Cina membelanjakan 6.9% dari GDP-nya untuk membangun
infrastruktur, bandingkan dengan negara berkembang lainnya yang rata-rata
membelanjakan sekitar 6.3% (low income) dan 3.6% (middle income). Sementara
kondisi Indonesia saat ini sudah jauh menurun ke angka sekitar 2% dari GDP.
Kita berharap melalui pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah 25 sekarang dapat kembali pada tingkat 5%
GDP, sama halnya dengan kondisi sebelum krisis. Disamping itu segera
merealisasikan pernyataan dan kesepakatan bersama antara negara-negara Asean
dengan China terkait kerjasama transportasi yang tertuang dalam rencana
strategis ”Asean-China Maritime Transport Agreement”. Hal ini penting karena
fungsi pelabuhan sebagai penghubung utama dalam
rantai pergerakan logistik regional maupun internasional. Selain itu
untuk mempercepat pengembangan pelabuhan dan memenuhi kebutuhan untuk
peningkatan perekonomian, perlu dibentuk mekanisme koordinasi pelabuhan ASEAN-China, agar terwujud
implementasi yang efektif pada aktivitas kerjasama bidangbidang yang relevan.
Dengan begitu minat investasi ke tanah air akan meningkat.( Todaro, P, Michael,
dan Smith C. Stephen, Pembangunan
Ekonomi Didunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006)
Kebijakan
investasi Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan sebuah
Negara, bias dikatakan sebagai salah satu indicator penting untuk
menjelaskan bahwa suatu Negara itu mampu secara financial atau sejahtera.
Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan
dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa
pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan
sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya
dana kedalam sisitem ekonomi suatu Negara.
Begitu juga dengan pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun
belakangan ini sesudah terjadinya masa krisis ekonomi pada tahun 1998. Kondisi
tersebut bukan hanya merusak sistem ekonomi yang terbangun selama dekade
sebelumnya tetapi juga aspek lain seperti politik, hukum, dan pemerintahan. Kita
dihadapkan pada banyak pilihan yang sebenarnya tidak mengijinkan kita memilih
atas kehendak dan keinginan sendiri. Kondisi ini menandakan bahwa posisi tawar
kita tidak menguntungkan baik secara internal maupun eksternal. Secara
sederhana, Indonesia memerlukan dan dan dukungan finansial yang besar untuk
bisa membangun kembali apa yang sudah hancur dan mempertahankan yang masih ada.
Sejumlah pemikiran untuk perbaikan pun sudah digulirkan,
sampai akhirnya pemerintah mengambil pilihan untuk memberikan sebagian hak dan
wewenang tersebut kepada lembaga-lembaga finansial internasional dan sejumlah
negara lain. Sebenarnya apa yang dibutuhkan? Sederhana, Indonesia memerlukan
‘dana baru’ dalam bentuk investasi. Mengapa harus investasi? Karena secara
perhitungan ekonomi saat itu Indonesia tidak mempunyai ‘saving’ atau tabungan
untuk meredam gejolak ekonomi saat itu. Oleh karena itu, salah satu cara yang
ditempuh adalah dengan bantuan lembaga finansial internasional dan mengundang
sejumlah investor untuk mulai menanamkan modalnya di Indonesia.
Lantas,
bila sejumlah dana sudah bisa ditarik masuk ke dalam dan kepercayaan terhadap
kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih, apakah hal itu sudah menjadi bukti bahwa
kita sudah berada pada level yang aman? atau apakah status sebagai negara
miskin/terbelakang sudah lepas dari kita? ternyata tidak demikian, karena
sejumlah konsep mengatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara tidak bisa hanya
diukur dengan jumlah dana yang terserap, peningkatan GDP, atau kurs mata uang
yang menguat, tetapi perubahan kehidupan masyarakatnya. Hal ini pun tidak bisa
dinafikan.
Begitu
pentingnya peran dan dukungan dari investasi terhadap kelanjutan pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat disadari betul oleh pemerintah.
Sebab sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan dukungan dana yang besar, bukan
hanya infrastruktur ekonomi tetapi juga infrastruktur bidang sosial dan
kehidupan masyarakat. Peran serta dan dukungan non materiil pun dibutuhkan, di
semua level pemerintahan pusat dan daerah, serta di semua level masyarakat kota
dan pedesaan.
Permasalahan yang muncul kemudian adalah perubahan dan
perbaikan tidak hanya bisa digantungkan pada besarnya dana yang masuk tetapi
juga kesiapan/kualitas internal. Peran pemerintah baik pusat maupun daerah
sangat penting, ‘nilai jual’ daerah terhadap investor sangat ditentukan oleh
kondisi daerah dan nasional. Kondisi yang dimaksud adalah kualitas SDM
pemerintah, manajemen pelayanan, kualitas masyarakat, fasilitas dan kemudahan
yang diberikan, serta stabilitas politik dan penegakan hukum. Sinkronisasi arah
dan kehendak dari pemerintah pusat dan daerah pun mutlak diperlukan. Daerah
dengan wewenang dan keinginannya pun tidak bisa dikesampingkan begitu saja,
sebaliknya peran pemerintah pusat pun sebagai koordinasi sentral pun perlu
ditegaskan kembali. Berdasarkan hal-hal diatas perlu kiranya untuk menyimak
kembali kondisi kebijakan investasi yang dijalankan oleh pemerintah selama ini,
berkaitan dengan tujuan perbaikan dan perubahan perekonomian Indonesia beserta
sejumlah permasalahan yang mengikutinya.
BAB IV
ANALISIS RESOLUSINYA
Kebijakan
peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebagai elemen mendasar
untuk menarik investasi asing adalah mutlak harus dilakukan. Pemerintah
seyogyanya kembali mengambil langkah kebijakan menerapkan pembangunan
Infrastruktur
yang besarnya lebih dari 5 persen dari GDP karena selama ini hanya sekitar 2
persen dari GDP. Hal penting lainnya adalah kesiapan infrastruktur serta dunia
usaha dalam menangkap peluang yang masih
terbuka lebar untuk merealisasikan dan mengeksploitasi berbagai kegiatan yang
ada dalam perjanjian ACFTA tersebut. Oleh karenanya jangan sampai peluang ini
hanya dimanfaatkan oleh negara-negara Asean lainnya, seperti Singapura,
Malaysia atau Thailand. Perlu semakin banyak ditingkatkan komunikasi dengan
pengusaha-pengusaha China sebagai upaya peningkatan investasi melalui berbagai
forum dialog atau komunikasi termasuk menjajagi perdagangan langsung dengan
China karena selama ini masih banyak melalui negara ketiga seperti Singapura. Reformasi birokrasi terus
dilakukan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Beberapa lembaga yang
terus dilakukan revitalisasi perbaikan kinerjanya antara lain adalah lembaga
yang menangani ekspor impor, pabean, pelabuhan, jalan raya dan kepolisian.
Demikian juga lembaga-lembaga yang memberikan perijinan sekaligus memperbaiki
kinerja Pemerintah Daerah. Implementasi lainnya adalah membentuk sebuah forum
yang mengakomodir semua kepentingan dengan jalan mengundang sebanyak mungkin
investor China untuk menanamkan modalnya di
Indonesia. Tentu saja forum ini
31 menjembatani antara investor
China dengan Indonesia. Langkah yang dapat ditempuh, bisa saja dengan
segera merealisasikan forum investasi pemerintah pusat, swasta serta
Pemda-Pemda. Banyak sektor yang dapat ditawarkan kepada mereka terutama sektor
energi, industri, infrastruktur, pertanian, kehutanan maupun kelautan.( Todaro,
P, Michael, dan Smith C. Stephen,
Pembangunan Ekonomi Didunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga,
Jakarta, 2006)
DAFTAR PUSTAKA
Jhingan, M.L, “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan”,
Terjemahan oleh D. Guritno, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Sukirno, Sadono, “Ekonomi Pembangunan : Proses,
Masalah dan Dasar Kebijakan”, Bortu Gorat, Medan, 1981. (Chenery dan Sirquin
Bab 7)
Todaro, P, Michael, dan
Smith C. Stephen, Pembangunan Ekonomi
Didunia Ketiga,
Edisi Kedelapan,
Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006
Tidak ada komentar:
Posting Komentar